Komisi II DPR RI dan Wamendagri Kunjungi PLBN Sebatik, DPRD Nunukan : Tak Hasilkan Kejelasan

NUNUKAN – Harapan besar masyarakat Nunukan terhadap percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik kembali pupus. DPRD Kabupaten Nunukan menyayangkan kunjungan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinilai tak membawa hasil konkret.

Anggota DPRD Nunukan, Hamsing, mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui kunjungan tersebut hanya sebatas peninjauan dan tanya jawab dengan pihak Imigrasi serta Bea Cukai terkait kelayakan fasilitas PLBN Sebatik.

“Kita awalnya senang saat mendengar ada kunjungan dari Komisi II DPR RI dan Kemendagri. Kami pikir itu buah dari kunjungan kerja kami beberapa waktu lalu ke Jakarta. Tapi ternyata, hasilnya kembali ke titik awal,” ujar Hamsing pada Minggu, 5 Oktober 2025.

Ia menuturkan, pihak DPRD bahkan tidak diberi banyak waktu untuk menyampaikan pandangan terkait urgensi pengoperasian PLBN Sebatik.

“Kami hanya diberi waktu sangat singkat. Katanya, tolong jangan lama-lama, singkat saja, karena Wamen mau cepat-cepat kembali ke Jakarta,” ucapnya kecewa.

Padahal, menurutnya, pengoperasian PLBN Sebatik merupakan harapan besar masyarakat di wilayah perbatasan. Terlebih, sejumlah instansi teknis seperti Imigrasi dan Bea Cukai Nunukan telah menyatakan siap mendukung penuh jika PLBN diaktifkan.

“Kepala Imigrasi dan Bea Cukai sudah menyampaikan sikap siap. Personel mereka juga siap dimaksimalkan untuk mendukung operasional PLBN. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari pemerintah pusat,” tambahnya.

DPRD Nunukan, lanjut Hamsing, akan tetap mengupayakan agar pemerintah pusat segera memprioritaskan pengoperasian PLBN Sebatik. Pasalnya, fasilitas dengan nilai pembangunan mencapai ratusan miliar rupiah itu sudah berdiri megah namun belum difungsikan sama sekali

“Kebijakan ini merupakan kebijakan lintas negara, dan seharusnya ada perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Jangan sampai bangunan semegah itu dan menghabiskan anggaran ratusan milliar dibiarkan mangkrak,” tegasnya.

Hamsing menilai, jika PLBN Sebatik segera dioperasikan, dampaknya akan sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan. Selain memudahkan mobilitas warga menuju Malaysia, keberadaan PLBN juga dapat menekan angka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau PLBN beroperasi, masyarakat akan lebih sejahtera. Aktivitas ekonomi bisa meningkat, dan kasus TPPO bisa ditekan. Itu harapan besar masyarakat Perbatasan,” pungkas Hamsing.

Penulis: Ryan Ruvaldy | Editor: Akbar