Pemda Bungkam Saat Dimintai Tanggapan Soal Distribusi BBM Subsidi di Nunukan, DPRD : Pemda Jangan Hanya Bicara Diatas Meja!

RUBRIKKALTARA.ID, NUNUKAN – Ketimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Nunukan terus menuai keluhan. Pemerintah daerah hingga kini tidak memberikan tanggapan, meski persoalan ini sudah lama dikeluhkan masyarakat dan petani.

Di lapangan, SPBU kerap tutup lebih awal, sementara pengawasan terhadap ketimoangan penjualan BBM bersubsidi Akibatnya, petani yang justru berhak menerima subsidi malah kesulitan memperoleh solar bersubsidi untuk mengoperasikan alat pertanian.

Sejumlah petani yang tergabung dalam Brigade Pangan Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, mengaku harus membeli solar industri seharga Rp12.000 per liter, meski sudah memiliki kartu tani.

Mereka menilai kebijakan pembelian solar subsidi yang mempersulit justru bertentangan dengan tujuan program subsidi itu sendiri.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul, menilai pemerintah daerah terkesan tidak serius menangani permasalahan BBM bersubsidi dan justru saling lempar tanggung jawab antarinstansi.

“Pemerintah harusnya benar-benar hadir di tengah masyarakat, jangan hanya pandai bicara di atas meja. Soal BBM subsidi untuk petani ini sudah berulang kali dikeluhkan, tapi tidak ada langkah nyata,” tegasnya.

Menurut Fajrul, DPRD telah menanyakan hal ini ke sejumlah OPD, namun hasilnya tidak jelas.

“Kami sudah tanyakan ke Dinas Pertanian, katanya kewenangan ini di Bagian Ekonomi dan Kesra. Tapi saat dikonfirmasi ke Kabag Ekonomi dan Kesra, bilangnya lagi itu kewenangan instansi lain. Jadi kami bingung, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan BBM subsidi bagi petani semestinya menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan program nasional swasembada pangan.

“Ini instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Pemerintah daerah harusnya mendukung, bukan malah mempersulit. Banyak petani di Brigade Pangan yang juga mengeluh karena minim pembiayaan,” tambahnya.

DPRD Nunukan berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan antara kelompok tani dengan instansi terkait, seperti Bagian Ekonomi dan Kesra serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, guna mencari solusi konkret.

Sementara itu, pihak Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Ekonomi dan Kesra) Setkab Nunukan belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan.

Pesan dan panggilan yang dikirimkan melalui WhatsApp tidak mendapat respon.

Sikap bungkam ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah enggan terbuka terhadap persoalan serius yang tengah dihadapi para petani.

Penulis : Ryan Rivaldy | Editor : Akbar