Kordinasikan Problematika Perbatasan, Kepala BP3MI Sambut Hangat Bawaslu dan KPU Nunukan

RUBRIKKALTARA.ID, NUNUKAN – Selain berkordinasi dengan TNI/Polri untuk memastikan akurasi data pemilih berkelanjutan (DPB), Ketua Bawaslu Nunukan Mochamad Yusran bersama KPU Nunukan juga berkordinasi dengan Balai Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kaltara untuk memetahkan masalah perbatasan yang berdampak pada besaran DPB, beberapa waktu lalu.

Kordinasi langsung dilakukan dengan Kepala BP3MI Kaltara Kombes Pol Andi M Ichsan yang menjelaskan berbagai permasalahan menangani Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak, Malaysia.

“Kesadaran PMI kita melapor setelah pulang dipastikan tidak ada jadi mereka kalau gak lapor kami tidak akan keluarkan rekomendasi sebagai dasar aktivnya identitas mereka lagi di Indonesia.” Ungkapnya, Sabtu (22/11/2025).

Ia menambahkan bahwa terdapat lebih kurang 200.000 warga Indonesia yang merupakan PMI ilegal di Malayasia yang mestinya mereka harus mengurus dokumen resmi agar dapat kita monitor dan berikan perlindungan.

“Padahal mengurus dokumen itu tidak mahal dan mudah. Dan banyak keuntungan yang didapatkan bila mereka mengurus dokumen termasuk dapat perlindungan BPJS tenaga kerja. Tapi ya memang sejak awal di pengaruhi mereka yang tidak bertanggung jawab. Tegasnya

Iapun memastikan, bahwa persentasi deportan yang di pulang Kerajaan Malaysia melalui Nunukan dipastikan persentasi warga Nunukan sangat kecil, kebanyakan warga dari luar Nunukan dan Kaltara.

“Jadi mereka tak punya KTP Nunukan. Banyak sih dari NTT dan Sulewesi. Tunjuannya jari nafkah jadi memang agak susah di bendung. Kami hanya mengimbau agar mereka mengurus dokumen resmi sehingga jadi PMI yang legal.” Tambahnya.

Menanggapi penjelasan tersebut, Ketua Bawaslu Nunukan Mochamad Yusran tampak sedikit legah karena warga deportan yang sering dipulangkan lewat Nunukan bukanlah penduduk Nunukan sehingga tak pengaruhi data pemilih.

“Yang kami khawatirkan jika dia punya ktp nunukan pak dideportasi di hari H. Itu akan pengaruhi besarnya pemilih khusus atau memilih dengan hanya bermodalkan ktp maka potensi kehabisan surat suara di tps akan besar dan begitupun potensi gangguan kantibmas.” Ungkap Yusran yang bercerita pengalaman mereka melakukan pengawasan pada pemilu dan pemilihan sebelumnya.

Yusran juga berharap, agar kordinasi pihaknya bersama kpu dengan BP3MI terus di tingkatkan untuk memitigasi secara up date dinamika PMI di perbatasan agar ada alaram sejak dini.

“Masalah perbatasan inikan unik ya. Dinamikanya harus terus kami ikuti. Dan kami mengucapk terimakasih yang setinggi-tingginya kepada BP3MI yang selalu membersamai penyelenggara pemilu selama ini.” Ucap Yusran yang juga menawarkan rencana terdapat MOU antara Bawaslu dan BP3MI untuk memperkuat pengawasan pemilu di perbatasan, disambut baik Kepala BP3MI agar dirancang drafnya dan pihaknya akan pelajari.

Penulis: Rahman | Editor: Akbar