Jerambah dan JUT Jadi Sorotan, Ketua Komisi II DPRD Nunukan Tekankan Prioritas Nyata untuk Ekonomi Rakyat

RUBRIKKALTARA.ID, NUNUKAN – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam, menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan keluhan dan kebutuhan masyarakat Dapil II Kecamatan Nunukan Selatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) wilayah Nunukan Induk dan Nunukan Selatan.

Menurutnya, Musrenbang harus menjadi ruang evaluasi nyata terhadap arah pembangunan daerah, bukan sekadar agenda seremonial tahunan tanpa keberanian menetapkan prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai keluhan masyarakat saat ini masih didominasi persoalan ketimpangan infrastruktur produksi yang secara langsung menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat. Efisiensi anggaran, tegasnya, seharusnya diukur dari dampak ekonomi yang dihasilkan, bukan sekadar dari kecilnya belanja pemerintah.

Andi Fajrul memaparkan, sekitar 100 petani rumput laut di wilayah pesisir mampu menghasilkan perputaran ekonomi kurang lebih Rp7,2 miliar per tahun apabila jerambah berfungsi optimal. Namun kerusakan jerambah menyebabkan penurunan produktivitas sekitar 20 persen dan menimbulkan potensi kerugian hingga Rp1,44 miliar per tahun.

“Dengan biaya pembangunan hanya sekitar Rp400–600 juta, jerambah sebenarnya bisa balik modal kurang dari satu tahun. Namun strategi anggaran yang di nulai kurang tepat sasaran menjadikan persoalan ini terus dikeluhkan masyarakat,” tegasnya, Jumat 13 Februari 2026.

Tak hanya sektor perikanan, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang sangat berdampak bagi perekonomian petani. Pada lahan sekitar 100 hektare, pembangunan JUT yang layak dapat meningkatkan produktivitas minimal 15 persen atau setara sekitar 75 ton gabah per tahun, dengan nilai ekonomi kurang lebih Rp412 juta per tahun.

Dengan biaya pembangunan berkisar Rp300–400 juta, investasi tersebut dinilai dapat kembali dalam waktu sekitar satu tahun melalui peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya produksi petani.

Dua contoh tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada ketidaktepatan dalam menentukan skala prioritas. Infrastruktur produksi skala kecil seperti jerambah dan JUT justru memiliki dampak ekonomi besar, langsung, dan berulang setiap tahun.

Sebagai Ketua Komisi II yang membidangi sektor ekonomi dan pembangunan, ia memastikan DPRD akan terus mengawal agar pemerataan infrastruktur produksi menjadi fokus utama kebijakan daerah.

“Musrenbang harus menjadi momentum keberanian pemerintah daerah untuk berpihak pada program yang benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tercatat dalam laporan, tetapi harus dirasakan masyarakat sebagai jalan nyata keluar dari kemiskinan,” pungkasnya.

Penulis : Rival | Editor : Akbar