Program 17 Arah Perubahan Bupati Irwan Sabri Didesak Segera Direalisasikan: Produksi Rumput Laut Tinggi, Krisis Ruang dan Harga Mengancam

RUBRIKKALTARA.ID, NUNUKAN – Kabupaten Nunukan sebagai penghasil rumput laut terbesar ketiga di Indonesia kembali menunjukkan kinerja produksi yang signifikan. Pada triwulan pertama (Q1), produksi rumput laut tercatat mencapai 216.847 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp215 miliar. Angka ini menegaskan bahwa sektor rumput laut menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.

Namun di balik capaian tersebut, persoalan serius muncul di ruang laut. Lonjakan produksi diikuti dengan ledakan ekspansi lahan budidaya yang tidak terkendali. Data menunjukkan, pada 2022 luas lahan budidaya rumput laut tercatat 17.857 hektare. Pada 2025 meningkat menjadi 29.578 hektare. Artinya, dalam kurun tiga tahun terjadi kenaikan sekitar 65 persen.

Ekspansi masif ini memicu krisis ruang laut (race for space) dan konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang, mulai dari antar pembudidaya, pembudidaya dengan nelayan tangkap, hingga dengan pengguna alur pelayaran seperti speedboat dan kapal feri.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menegaskan pemerintah daerah harus segera mengajukan revisi zonasi (RZWP3K) kepada pemerintah provinsi. Penataan ruang laut dinilai mendesak agar konflik tidak semakin meluas dan aktivitas ekonomi tetap berjalan tertib.

“Selain persoalan tata ruang, pentingnya menjaga stabilitas harga juga menjadi perhatian serius. Pada forum musrenbang saya juga mengingatkan kembali komitmen dalam 17 Arah Perubahan dari Bapak Bupati Nunukan, khususnya yang tercantum pada poin ke-14 yang menekankan pentingnya stabilisasi harga rumput laut melalui Peraturan Daerah (Perda),” ujar Fajrul, Jumat 13 Februari 2026.

Di sisi lain, persoalan harga juga menjadi ancaman nyata. Fluktuasi harga rumput laut kerap merugikan petani. Padahal dalam Program 17 Arah Perubahan, khususnya poin ke-14, telah ditegaskan komitmen untuk menstabilkan harga melalui Peraturan Daerah.

Selain itu, Andi Fajrul Syam juga mendorong pengesahan Perda Stabilitas Harga agar harga rumput laut tidak lagi fluktuatif dan merugikan petani. Dalam forum Musrenbang yang turut dihadiri Bupati Nunukan, Irwan Sabri, persoalan ini juga telah disampaikan secara langsung agar program stabilisasi harga segera direalisasikan sesuai dengan komitmen Bupati dalam 17 arah kebijakan pembangunan.

“Pasalnya mayoritas perekonomian masyarakat di dapil I, dapil II, hingga dapil III Sebatik bertopang pada sektor rumput laut. Tanpa kebijakan yang tegas dan terukur, kesejahteraan masyarakat pesisir akan terus terancam oleh konflik ruang dan ketidakpastian harga, pemerintah tidak boleh abai akan hal ini,” ungkap Fajrul.

Pemerintah daerah dituntut tidak hanya bangga pada angka produksi, tetapi juga serius memastikan tata kelola ruang dan perlindungan harga demi menekan angka kemiskinan secara bertahap.

Produksi tinggi tanpa tata kelola yang kuat hanya akan melahirkan konflik dan ketimpangan. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada ujian nyata, memastikan penataan ruang laut berjalan tegas dan stabilisasi harga benar-benar diwujudkan demi menekan angka kemiskinan dan menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Rival | Editor : Akbar