Aliansi Peduli Demokrasi Seruduk Gedung DPRD Nunukan, Sentil Kinerja DPRD

NUNUKAN – Kelompok mahasiswa mengatas namakan Aliansi Peduli Demokrasi, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Nunukan. pada Senin, 1 September 2025. Aksi yang berlangsung hampir lima jam ini, diwarnai dengan berbagai orasi yang menyoroti sejumlah persoalan nasional hingga isu-isu lokal yang dinilai krusial oleh para demonstran.

Salah satu isu lokal yang disuarakan adalah tuntutan pemerataan pembangunan di Kabupaten Nunukan, yang menurut massa aksi masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di wilayah perbatasan ini. Dalam orasinya, para demonstran juga menuntut peningkatan fasilitas pendidikan, kenaikan upah buruh, serta penanganan serius terhadap fluktuasi harga komoditas rumput laut yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat pesisir di Nunukan.

“Kami datang membela kepentingan rakyat, kami ingin suara rakyat didengar karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia,” ujar Hardian Anugrah.

Selain menyoroti isu lokal, pengunjuk rasa juga menolak tunjangan perumahaan untuk Anggota DPR, mahasiswa mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, menuntut revisi UU Pemilu, sekaligus menekan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR.

“Awal kemarahan rakyat tidak lepas dari keinginan anggota DPR -RI ingin menaikan tunjangan tanpa peduli terhadap kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit. Sementara ada buruh yang menuntut upah layak,” tegasnya.

Massa Aksi juga menyentil kinerja anggota DPRD Nunukan yang mangkir menghadiri rapat paripurna dan saling tunjuk hanya karena gara-gara proyek Pokok Pikiran (Pokir).

“Sejak tahun 2017 tunjangan perumahan anggota DPRD Rp 20 juta per bulan atau total Rp 140 juta per tahun. Kontrakan dimana ada Rp 140 juta per tahun di Nunukan,” terang Herdian.

Mahasiswa juga mempertanyakan kasus Kasat Narkoba Polres Nunukan yang tertangkap edarkan sabu, kasus menghebohkan ini semakin tidak jelas karena sampai hari ini belum ada penjelasan lengkap dari kepolisian.

“Kami selaku penyambung lidah masyarakat hingga saat ini masih belum mengetahui status dari mantan Kasat Reskoba Polres Nunukan yang tertangkap oleh mabes polri lantaran edarkan sabu. Kasus menghebohkan ini semakin tidak jelas karena sampai hari ini belum ada penjelasan lengkap dari kepolisian,” lanjut Hardian.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti persoalan legalitas puluhan dermaga di wilayah Nunukan yang hingga kini belum memiliki status hukum yang jelas. Hal ini dinilai meresahkan, terutama setelah beberapa kali terjadi kecelakaan laut di sekitar dermaga-dermaga ilegal tersebut.

“Karena tidak adanya legalitas, korban kecelakaan laut kesulitan mendapatkan kompensasi. Ini sangat memprihatinkan, serta banyak juga regulasi yang dibuat oleh jajaran anggota DPRD justru tidak berpihak kepada rakyat, ” tambah Hardian.

Menyambut tuntutan demonstran, Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah memastikan segala bentuk disampaikan hari ini tidak berakhir sampai di pintu gerbang kantor DPRD Nunukan, hal-hal pokok permintaan mahasiswa akan diperjuangkan sebagaimana kebutuhan bersama.

“Mari sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, berbeda pendapat hal biasa, tapi persatuan harus tetap terjaga. Segala kebijakan yang lahir dari meja-meja DPRD Nunukan, adalah bentuk perjuangan yang diberikan anggota DPRD terhadap aspirasi rakyat,” jelas Arpiah.

Selaku pimpinan dan mewakili anggota DPRD Nunukan, Arpiah berkomitmen akan menyerap dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa, baik rekomendasi maupun penolakan dari pemerintah daerah.

“Kehadiran mahasiswa menjadi pengingat kepada DPRD untuk bekerja lebih keras lagi, jujur dan memprioritaskan rakyat,” pungkasnya.

Penulis: Ryan Rivaldy | Editor: Akbar