Warga Perbatasan Tandu Pasien 4 Jam, DPRD Nunukan: Ini Soal Keadilan!

NUNUKAN – Warga Desa Wayagung, Kecamatan Krayan Timur, hingga kini masih menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasalnya, kondisi jalan yang tidak memungkinkan dan tidak adanya fasilitas kesehatan yang ada di Desa Wayagung, Kec.Krayan Timur.

Situasi tersebut membuat masyarakat harus bergotong royong menandu pasien sejauh 18 kilometer melewati jalur pegunungan. Perjalanan memakan waktu 3 hingga 4 jam sebelum tiba di Long Umung, pusat Kecamatan Krayan Timur. Ironisnya, fasilitas kesehatan di Long Umung juga sangat terbatas karena hanya terdapat Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan satu tenaga bidan tanpa didukung tenaga perawat.

“Setiap kali ada warga yang sakit, harus ditandu ramai-ramai. Jalanan rusak parah, padahal statusnya jalan poros nasional,” ujar anggota DPRD Nunukan, Ryan Antoni.

Ryan mengungkapkan persoalan ini sudah berlangsung lama. Jumlah penduduk Desa Wayagung yang hanya sekitar 200 jiwa kerap dijadikan alasan oleh pemerintah karena pembangunan jalan memerlukan anggaran cukup besar. Namun, menurutnya, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala PU Nunukan, beliau mengatakan jalan sulit dibangun karena jumlah penduduk hanya 200 jiwa. Tapi saya menegaskan tidak boleh seperti itu. Kita harus mengatasnamakan moral kemanusiaan, sebagaimana jelas tertuang dalam sila kelima Pancasila: keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Ryan.

Ia menambahkan, kemarin sore dirinya juga telah berkomunikasi dengan Bupati Nunukan, Irwan Sabri. Dari hasil koordinasi itu, pemerintah daerah berkomitmen memulai pembenahan jalan menuju Desa Wayagung secara bertahap.

“Bupati sudah mengonfirmasi melalui telepon, tahun depan ada anggaran sebesar Rp5,8 miliar yang dialokasikan untuk membuka akses jalan dari Long Umung menuju Wayagung, termasuk pembangunan jembatan. Minimal roda empat bisa masuk ke desa. Anggaran itu akan dimasukkan ke APBD 2026,” jelasnya.

Menurut Ryan, keberadaan akses jalan yang layak tidak hanya akan menunjang pelayanan kesehatan, tetapi juga pendidikan dan pergerakan ekonomi masyarakat perbatasan. Pihak DPRD Nunukan pun siap mendorong agar program pembangunan jalan tersebut benar-benar masuk dalam APBD 2026 serta melakukan pengawasan agar berjalan sesuai rencana.

“Siapapun pemimpinnya, saya berharap tetap berkomitmen membenahi persoalan di perbatasan, khususnya di Krayan. Masyarakat di sini berhak mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang sama layaknya daerah lain,” pungkasnya.