Donal Semprot Alokasi Anggaran PUPR Nunukan, Dapil IV Dinilai Dianaktirikan

RUBRIKKALTARA.ID, NUNUKAN – Suasana rapat kerja Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Nunukan pada Rabu (26/11) mendadak memanas. Hal itu dipicu oleh kritik keras anggota DPRD Nunukan, Donal, yang menilai alokasi anggaran pembangunan tahun 2026 kembali menunjukkan ketimpangan yang merugikan dapil IV.

Donal, yang hadir dengan membawa sederet catatan kondisi pedalaman, mengaku kecewa berat. Menurutnya, sejak Nunukan berdiri 26 tahun silam, sejumlah kecamatan di wilayah hulu dan perbatasan tidak pernah merasakan pembangunan infrastruktur secara layak.

Dengan nada tinggi, ia menggambarkan bahwa banyak desa masih bergantung pada lampu pelita karena tidak memiliki listrik, sementara akses jalan pun tidak pernah tersentuh pembangunan.

“Di kantor kalian bisa duduk pakai AC. Di tempat kami, masyarakat bahkan tidak bisa menikmati penerangan. Jalan saja tidak ada. Bagaimana mereka bisa berkembang?” tegasnya.

Salah satu pemicu kemarahan Donal adalah anggaran survei jalan dan jembatan yang tercantum dalam RKA 2026. Nilai survei jalan mencapai sekitar Rp300 juta, sementara survei jembatan sekitar Rp100 juta. Ia menilai anggaran tersebut tidak berdampak nyata karena wilayah pedalaman tidak pernah masuk tahap pengerjaan fisik.

“Setiap tahun survei, hasilnya jalan tetap tidak ada. Kita keluar uang ratusan juta, tapi tidak ada progres. Seolah-olah masyarakat hanya dijanjikan, tidak pernah diberi hasil,” kritiknya.

Donal menegaskan bahwa anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk membuka akses jalan baru yang sudah puluhan tahun dinantikan masyarakat di wilayah adat, hulu sungai, dan perbatasan.

Ia juga mempersoalkan porsi anggaran yang dinilainya masih terpusat di wilayah perkotaan. Menurut Donal, alokasi untuk Nunukan kota bisa mencapai Rp16–17 miliar, sementara kecamatan pedalaman seperti Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Sembakung Atulai, Kunyit, Sembakung, Krayan hingga Mansalong hanya memperoleh 1–4 miliar.

“Lumbis Ogong itu tidak sampai 1 miliar. Ini bukan lagi ketimpangan biasa. Ini bentuk nyata ketidakadilan,” ujarnya pedas.

Ia menyebut beberapa kecamatan bahkan belum pernah mendapat pembangunan satu meter pun jalan kabupaten sejak berdirinya Kabupaten Nunukan.

Dalam rapat tersebut, Donal juga mengungkapkan kondisi pelayanan dasar pemerintahan yang memprihatinkan. Ia mencontohkan kondisi kantor Camat Lumbis Ogong yang dinilai rapuh dan tidak didukung fasilitas rumah dinas. Akibatnya, aparat kecamatan harus tinggal di Mansalong, karena tidak ada tempat yang layak di lokasi tugas.

“Kalau rumah dinas tidak ada, kantor pun rusak, bagaimana masyarakat bisa dilayani? Ini kan jauh dari kata layak,” tekannya.

Donal menilai PUPR kurang agresif mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi. Ia menyebut contoh proyek besar seperti rencana pembangunan jalan Krayan–Malinau yang merupakan kewenangan pusat, namun membutuhkan dorongan kolektif.

“Jangan hanya tunggu di kantor. Undang kami DPRD, biar kita perjuangkan bersama. Infrastruktur besar itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh PUPR,” ujarnya.

Pada penghujung rapat, Donal mengeluarkan ultimatum tegas. Ia meminta seluruh komponen anggaran RKA 2026 direvisi dengan mengutamakan pemerataan pembangunan di pedalaman. Jika tidak, ia mengancam akan mencoret seluruh usulan anggaran PUPR saat pembahasan di Badan Anggaran.

“Saya lebih baik tidak ada program berjalan daripada masyarakat kami terus dianaktirikan. Perhatian harus adil, jangan lagi pedalaman dianggap nomor dua,” ujarnya.

Donal menegaskan bahwa aspirasi utama dapil IV adalah pemerataan anggaran, realokasi kegiatan survei yang dianggap tidak efektif, perbaikan layanan dasar di kecamatan, serta kolaborasi lintas lembaga untuk mendorong pembangunan dari pusat.

“Kami ingin keadilan pembangunan. Jangan hanya rencanakan, tapi wujudkan,” pungkasnya.

Penulis: Ryan Rivaldy | Editor : Akbar