Program Dokter Terbang Nunukan Terkendala Anggaran, Frekuensi Layanan Berkurang

RUBRIKKALTARA.ID, NUNUKAN – Keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan Program Dokter Terbang atau Pelayanan Kesehatan Bergerak/Terbang dan Terapung di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, hanya dapat dilakukan satu kali sepanjang 2026.

Ketua Tim Dokter Terbang wilayah Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Kabupaten Nunukan, drg. Prio Adjie Andarusasi, mengatakan berkurangnya frekuensi pelayanan disebabkan tidak lagi adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Pada 2024, program tersebut masih dapat dilaksanakan hingga empat kali dalam setahun karena memperoleh bantuan dari Kementerian Kesehatan melalui Program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB). Namun, sejak 2025 pendanaan dari pusat dihentikan sehingga seluruh pembiayaan kini bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan.

“Pada 2024 kami masih bisa melaksanakan empat kali kegiatan. Masuk 2025 bantuan dari pusat sudah tidak ada, sehingga sekarang hanya mengandalkan APBD,” ujar drg. Prio Adjie Andarusasi, Rabu 1 Juli 2026.

Ia menjelaskan, tim pelaksana sebenarnya telah mengusulkan agar pelayanan kesehatan bergerak dapat dilaksanakan dua hingga tiga kali dalam setahun. Usulan tersebut dinilai penting mengingat masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan dan terpencil yang belum memiliki akses mudah terhadap fasilitas kesehatan.

Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat usulan tersebut belum dapat direalisasikan dalam APBD murni 2026.

“Untuk anggaran murni 2026 hanya diakomodasi satu kali kegiatan. Kecuali nanti ada tambahan anggaran atau kebijakan pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Prio, Program Dokter Terbang menjadi layanan yang sangat dinantikan masyarakat, terutama di kawasan DTPK yang masih menghadapi keterbatasan akses menuju puskesmas maupun rumah sakit. Melalui program ini, tim kesehatan mendatangi langsung wilayah sasaran untuk memberikan berbagai layanan, mulai dari pemeriksaan dokter spesialis dan dokter umum, pemeriksaan kesehatan gratis, imunisasi, promosi kesehatan, hingga pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Ia berharap pemerintah daerah dapat menambah dukungan anggaran pada perubahan APBD atau pada tahun anggaran berikutnya agar frekuensi pelayanan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat di wilayah perbatasan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memperoleh layanan kesehatan yang selama ini menjadi andalan mereka.

Jika diinginkan, saya juga bisa membuat versi yang lebih tajam dengan gaya khas media online menggunakan lead yang lebih kuat dan berorientasi pada dampak bagi masyarakat.